Dewan Pendidikan Blora Desak Pemkab dan DPRD Anggarkan BOSDA untuk Sekolah
Dewan Pendidikan Blora mendesak DPRD Blora bisa menganggarkan BOS Daerah (BOSDA) untuk satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Blora. Menurut Dewan Pendidikan adanya BOSDA akan sangat membantu bagi sekolah-sekolah yang memilki jumlah siswa kecil atau dibawah 60 siswa.
“Kami mengusulkan di tahun 2026 agar BOSDA bisa dianggarkan oleh Pemkab, DPRD Blora bisa mengusulkan dan merealisasikan hal itu,” ungkap Ketua Dewan Pendidikan Blora Slamet Pamudji saat Audensi dengan Pimpinan DPRD Blora yang di wakili dari Komisi D DPRD Blora, belum lama ini.
BOSDA merupakan dana BOS yang bersumber dari APBD Kabupaten. Bagi Blora sendiri sudah pernah dilakukan sejak 2018-2020. Namun, saat pandemi covid-19 alokasi BOSDA untuk sekolah tidak dianggarkan hingga saat ini.
Menurut Selamet Pamudji, BOSDA diusulkan untuk sekolah yang jumlah muridnya sedikit. Pengusulan itu juga berdasarkan hasil dari kunjungan langsung di beberapa sekolah yang jumlah siswanya minim. Untuk operasional sekolah sangat kurang dan guru harus iuran untuk memperlancar kegiatan sekolah.
Terlepas adanya efisiensi dan pengurangan transfer pusat ke daerah, Ketua Dewan Pendidikan berharap agar BOSDA menjadi prioritas. Karena itu akan sangat membantu bagi sekolah-sekolah.
Anggota Dewan Pendidikan, Hariyadi, mencontohkan, di SDN Sumengko 1 Kecamatan Randublatung, yang hanya memiliki 12 siswa. Jumlah BOS yang diterima sangatlah kecil dan tidak cukup. Selain Sumengko, SDN lainnya yang senasib juga mengalami hal yang sama.
“BOSDA memang sangat dibutuhkan sekaligus dukungan, perhatian dan negara hadir,” tegas Hariyadi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Blora Achlif Nugroho Widi Utomo menyambut baik apa yang disampaikan oleh Dewan Pendidikan.
“Soal BOSDA nanti akan kami diskusikan dengan Banggar, karena ini juga untuk Pendidikan di Blora,” ujar Achlif.
Menurut Achlif, tanggungjawab Pendidikan bukan hanya milik pemerintah atau Dinas Pendidikan saja tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Selain BOSDA, Dewan Pendidikan juga menyampaikan tentang Peran Serta Masyarakat (PSM) yang masih sangat minim.
Masih adanya sejumlah kasus perundungan di sekolah serta program Sekolah Sisan Ngaji (SSN) yang sudah berjalan memiliki output yang jelas.