DPR RI Sidak SPPG Sidoarjo, Nilai Evaluasi BGN Perkuat Standar Program MBG

Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar seluruh SPPG di Indonesia memiliki standar pelayanan yang sama sebelum kembali beroperasi secara penuh.

Pandangan tersebut disampaikan BHS usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Desa Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Selasa, 28 Juli 2026.

SPPG tersebut melayani sebanyak 2.890 penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat TK, SD, SMP, SMA hingga balita dan ibu hamil melalui layanan Posyandu.

Menurut BHS, kebijakan Kepala BGN Sudaryono untuk melakukan suspensi sementara terhadap sejumlah SPPG tidak boleh dipersepsikan sebagai penghentian operasional secara permanen.

Sebaliknya, langkah tersebut merupakan proses pembenahan agar seluruh satuan pelayanan memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

"Pembenahan memang diperlukan. Suspensi bukan berarti langsung diberhentikan. Mereka sudah berinvestasi cukup besar, sehingga diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Setelah memenuhi standar, mereka bisa kembali beroperasi. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga," ujar BHS.

Ia juga menilai Sudaryono memiliki kompetensi untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG melalui proses standardisasi di seluruh Indonesia.

"Pak Sudaryono memiliki kapasitas yang baik dalam bidang ini. Yang dilakukan sekarang adalah menyempurnakan sistem agar semua SPPG memiliki standar pelayanan yang sama," katanya.

Saat sidak, BHS meninjau langsung seluruh proses operasional dapur. Mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sanitasi, penyimpanan bahan baku, hingga sistem rantai dingin (cold chain) untuk menjaga kualitas bahan pangan.

Hasil peninjauannya menunjukkan seluruh prosedur di SPPG Pagerngumbuk telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan BGN.

Beras premium disimpan pada ruangan dengan suhu dan kelembaban yang terkontrol, sedangkan daging ayam dan bahan pangan segar lainnya ditempatkan di dalam freezer untuk menjaga kualitas sebelum diolah.

"Semua saya cek, mulai dari IPAL, penyimpanan bahan makanan, suhu ruangan, kelembaban hingga pendinginan. Ayam dan bahan segar tidak boleh terlalu lama berada di luar freezer sebelum dimasak karena bisa menyebabkan pembusukan. Menurut saya, penerapannya sudah sangat baik," ungkapnya.

Selain memastikan sistem pengolahan berjalan sesuai standar, BHS juga mencicipi menu yang disajikan kepada para penerima manfaat.

Ia mengapresiasi kualitas bahan baku yang digunakan, termasuk beras premium dan air mineral, serta menilai cita rasa makanan tetap lezat meski tidak menggunakan penyedap rasa atau monosodium glutamat (MSG).

"Saya sudah mencicipinya. Rasanya enak meskipun tanpa micin. Justru ini makanan sehat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak," tuturnya.

BHS berharap Program MBG mampu mengubah pola konsumsi anak-anak yang selama ini cenderung memilih makanan instan dari uang saku mereka.

Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi meningkatkan risiko obesitas, diabetes, hingga penyakit tidak menular sejak usia dini.

"Melalui MBG, anak-anak memperoleh makanan yang lebih sehat, bergizi, dan seimbang sehingga diharapkan dapat membentuk pola makan yang lebih baik," katanya.

Terkait usulan penambahan jumlah SPPG di berbagai daerah, BHS menilai pemerintah saat ini lebih tepat memprioritaskan peningkatan kualitas layanan pada satuan yang sudah beroperasi.

Setelah seluruh SPPG memenuhi standar yang ditetapkan, perluasan cakupan program dapat dilakukan secara bertahap.

Menurutnya, pendekatan tersebut akan membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.