Kalau Struktur Partai Golkar Dirombak Bisa Muncul Kegaduhan

Politisi Partai Golkar Laurens Siburan menilai adanya wacana untuk melakukan perombakan stuktur kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2017-2019 yang dipimpin Airlangga Hartarto dapat memicu kegaduhan.

"Perombakan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar tidak bisa begitu saja dilakukan, tapi harus dibahas dan disetujui dalam forum rapat pleno DPP Partai Golkar," kata Laurens Siburian pada diskusi "Polemik: Ngebut Munas Jelang Pembentukan Kabinet" yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Menurut Laurens, sampai saat ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum menyelenggarakan rapat pleno DPP Partai Golkar, tapi ada informasi yang menyebutkan adanya usulan perombakan struktur kepengurusan partai. "Ini akan melanggar AD/ART partai dan dapat menimbulkan kegaduhan," katanya.

Laurens mengusulkan, agar Airlangga segera menyelenggarakan rapat pelno. Dalam rapat pleno tersebut, kata dia, juga akan membahas jadwal pelaksanaan Rapimpnas. "Saya belum tahu kenapa Pak Airlangga sampai saat ini belum menyelenggarakan rapat pleno," katanya.

Apalagi, kata Laurens, kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa, di Jakarta, pada Desember 2019, sudah akan berakhir pada Desember 2019. "Kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini hanya tinggal empat bulan lagi. Apa urgensinya untuk dirombak?" katanya.

Pada kesempatan tersebut, Laurens mengimbau, para elite partai Golkar dapat mengikuti AD/ART partai, bahwa usulan perombakan dibahas dalam rapat pleno. "Saya mengimbau para elite Partai Golkar agar mematuhi AD/ART partai, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan," katanya.

Lauren mengakui, menjelang berakhirnya kepengurusan Partai Golkar periode 2017-2019 yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, ada aspirasi yang mengusulkan agar Munas Partai Golkar dilakukan pada Desember 2019 serta ada juga aspirasi yang mengusulkan agar Munas Partai Golkar dilakukan pada September 2019. (an/ar)