Lebaran Dua; Cara Memaknai Perbedaan Metode NU dan Muhammadiyah

Pengumuman itu terasa unik. Sejak awal, panitia sholat Idul Fitri 1447 Hijriyah di UGM mengumumkan dua kali salat Id: Hari Jumat dan Sabtu. Dengan khatib dan imam yang berbeda.

Lihatlah flyer yang disebar lewat akun IG Masjid Kampus UGM ini. Khatib di hari pertama adalah Ir Syauqi Suratno. Senator asal Jogjakarta. Sedang imamnya Muhammad Akhaf Saputra Tahir.

Salat Id hari kedua dengan khatib Prof Budi Setiadi Daryono. Ia Dekan Fakultas Biologi UGM. Imamnya ustad muda Muhammad Farkhan Najib. Kedua imam sama-sama dari Masjid Kampus UGM.

Saya tidak tahu pelaksanaan hari pertama Idul Fitri di Lapangan Pancasila Graha Sabha Pramana UGM ini. Padahal khatibnya teman saya. Aktivis Muhammadiyah yang dekat dengan banyak tokoh NU.

Seperti biasanya, tahun ini, saya mengikuti penetapan 1 Syawal oleh pemerintah. Tahun lalu, saya salat Id di tempat yang sama. Tapi saat itu tak ada perbedaan soal Hari Raya Idul Fitri.

Yang menarik, meski dua kali digelar Salat Id, jemaahnya seperti tak berkurang. Lapangan segede lapangan sepak bola ini penuh sesak dengan jemaah. Baik jemaah pria maupun perempuan.

Ini menegaskan, di akar rumput perbedaan penetapan lebaran ini, sesuatu yang biasa. Sesuatu yang berjalan wajar sejak dulu kala. Sebab, perbedaan itu bersumber dari metodologi yang berbeda.

Masing-masing punya argumentasi. Yang satu menggunakan metodologi hisab secara mutlak. Yang satu menggunakan metodologi rukyatul hilal atau melihat bulan secara langsung.

Di Indonesia, kebetulan perbedaan metodologi ini dianut oleh dua ormas Islam terbesar yang berbeda: NU dan Muhammadiyah. Sehingga terkesan perbedaan karena keduanya. 

Yang menggunakan hisab mutlak bisa mengumumkan jauh-jauh hari. Sedangkan rukyatul hilal diumumkan sehari sebelumnya. Karena itu, selalu ada sidang isbat yang digelar pemerintah.

Ada cara unik juga dalam menyikapi perbedaan ini. Di Wiyung Surabaya, ada satu masjid yang dikelola bersama: NU dan Muhammadiyah. Khatib dan imam setiap Jumat bergantian.

Kalau lebarannya sama, yang jamaah NU menempati di dalam masjid. Sedang jamaah Muhammadiyah di pelatarannya. Khatib dan imamnya dibagi dua. Kalau khatibnya Muhammadiyah, imamnya NU. Begitu sebaliknya. Bergantian. 

Sampeyan pasti sudah tahu, NU selalu menggunakan masjid untuk salat Id. Baik salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Sedangkan Muhammadiyah selalu di lapangan terbuka. Kecuali jika hujan.

Bagaimana kalau lebarannya tidak sama? Lebih gampang. Tidak perlu berbagi peran dalam soal kepemimpinan jemaah. Karena sholat Id dilakukan dua kali seperti yang terjadi di UGM ini.

Perkembangan yang demikian sangat menarik. Membuktikan bahwa dalam keberagamaan, perbedaan semakin dianggap sesuatu yang wajar. Bukan untuk dipermasalahkan. Tapi dipersatukan. Bukan diseragamkan.

Ada yang mempersoalkan, kenapa mesti harus pakai metode melihat bulan kalau ilmu astronomi dan teknologi sudah semakin maju? Tentu pertanyaan ini tidak lagi menjadi relevan kalau sumber perbedaannya adalah soal metodologi.

Bagi penganut rukyatul hilal, metode hisab tetap digunakan. Tapi itu sekedar memprediksi kapan harus dilakukan rukyatul hilal. Jika melalui perhitungan hisab tak terlihat bulan, maka puasanya digenapkan menjadi 30 hari.

Perbedaan ini sebetulnya ibarat pendaki gunung yang mengambil jalur berbeda. Hisab dan rukyat itu seperti jalur berbeda. idul Fitri adalah puncaknya. Semuanya sama-sama dalam rangka mencapai puncak.

Ini sebetulnya sama dengan harapan para tokoh kedua ormas Islam itu di masa lalu. Seperti ditegaskan almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Buya Hamka.

Gus Dur adalah tokoh NU yang dikenal pluralis dan toleran. Sedangkan Buya Hamka memimpin Muhammadiyah bertahun-tahun di zaman dahulu. Keduanya ulama besar di Indonesia.

Bagi Gus Dur, beda lebaran itu sebagai sesuatu yang wajar dalam fiqh. Ini bagian dari khilafiyah. Perbedaan metode dalam tradisi intelektual Islam. 

Baginya, tak perlu ada pemaksaan untuk seragam. Karena dasar ijtihadnya memang berbeda. Yang penting, saling menghormati dan menjaga persatuan sosial.

Menurut cucu pendiri NU KH Hasyim Asyari ini, kerukunan lebih penting ketimbang keseragaman. “Kalau lebaran beda, silakan saja. Yang penting jangan saling menyalahkan,” katanya.

Buya Hamka juga melihat perbedaan lebaran itu sebagai sesuatu yang sah. Apalagi perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan ijtihad. Baginya, yang tak boleh memecah ukhuwah (persatuan) Islamiyah.

Meski menganggap perbedaan itu sah, namun Buya Hamka cenderung mendorong adanya persatuan. Di sinilah otoritas ulama dan negara mempunyai peran. “Lebaran sebaiknya jadi simbol persatuan,” tuturnya.

Gus Dur dan Buya Hamka sebetulnya hanya berbeda dalam soal penekanan. Gus Dur fokus pada pengelolaan perbedaan dengan toleransi. Sedangkan Hamka fokus pada mengurangi perbedaan demi persatuan.

Jika di akar rumput telah menganggap biasa perbedaan dalam penetapan 1 Syawal, kenapa justru di tingkat elit yang mempertajamnya? Tampaknya pensikapan seperti yang ditunjukkan Gus Dur dan Buya Hamka perlu menjadi acuan kembali.

Rasanya bukan saatnya lagi mempersoalkan perbedaan antara kelompok Islam. Hatta soal Isul Fitri. Apalagi perbedaan yang bersumber dari tradisi intelektual Islam yang disebut khilafiyah.

Justru yang perlu menjadi perhatian kalau ada Muslim tidak menjalankan ajaran utamanya. Muslim yang belum menjalankan shalat, zakat, puasa dan haji yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan.

Gitu saja kok repot! Lah ribut kok soal Lebaran!