Optimalkan Pelayanan Seluruh Layanan Haji Terintegrasi dalam Satu Sistem

Badan Penyelenggaran Haji (BP Haji) memastikan berkomitmen untuk menjalankan tugas secara optimal sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Terkait hal itu untuk memperkuat kelembagaannya dalam memberikan pelayanan haji bagi masyarakat Indonesia, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.

Kepala BP Haji Moch. Irfan Yusuf, bersama Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dan jajaran diterima langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini dan Wakil Menteri Purwadi Arianto.

Di sela-sela kunjungannya, Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya akan beperan penuh sebagai regulator dan operasi dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk memastikan BP Haji menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga penyelenggaraan haji lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan bagi jemaah,” kata Irfan Yusuf dalam keterangannya, Rabu, 12 Februari 2025.

Dalam kesempatan itu, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menekankan soal konsep One Stop Service, di mana seluruh layanan haji terintegrasi dalam satu sistem yang praktis dan mudah diakses oleh masyarakat sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Tentu saja Menteri PANRB Rini Widyantini menyambut baik konsep tersebut, dan ia pun mendukung penguatan kelembagaan BP Haji yang pada ujungnya penyelenggaraan haji kian semakin baik.

Selain itu, Menpan RB juga menyatakan dukungannya terhadap proses revisi Undang-Undang Haji guna memperkuat regulasi dan tata kelola penyelenggaraan haji di Tanah Air.

Nah, sinergi antara BP Haji dan Kemenpan RB, diharapkan penguatan kelembagaan BP Haji dapat terwujud secara optimal. Langkah ini akan mendorong penyelenggaraan haji yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan jemaah.

Kementerian Agama RI tahun 2025 terakhir mengurusi haji dan umroh, pelaksanaan haji dan umroh mulai tahun 2026 akan di tengani sepenuhnya oleh Badan Urusan (BP) Haji yang dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Gibran.