Penduduk Miskin di Bojonegoro Naik Jadi 161 Ribu Lebih
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengaku kaget dengan naiknya angka kemiskinan di daerahnya sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menyebut, naiknya angka kemiskinan ini sebagai evaluasi bersama pemerintah dan masyarakat Bojonegoro.
”Ini sebagai masukan positif,” tegasnya pada Ngopibareng.id Senin 14 Februari-2022.
Lasuri merujuk data di BPS Jawa Timur di mana persentase warga miskin atau pra-sejahtera tahun 2021 sebanyak 13,27 persen atau 161 ribu lebih dari jumlah penduduk di Bojonegoro sebanyak 1,3 juta jiwa lebih.
Jika dibandingkan dengan tahun 2020, angka kemiskinan meningkat 0,4 persen atau 5.420 jiwa. Tetapi, kasus kemiskinan ini hampir merata di semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
”Bisa jadi peningkatan karena ada pandemi,” tandasnya.
Tetapi, lanjut Lasuri, hal ini berbanding terbalik dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun 2021 sebesar Rp 6,2 triliun atau tertinggi kedua di Jawa Timur di mana tertinggi Kota Surabaya yang APBD-nya mencapai Rp 9,8 triliun.
”Tinggi APBD harusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya,” tandasnya.
Lasuri menambahkan, diakui ada banyak faktor. Selain pandemi Covid-19, luas wilayah, dan juga pemerataan di bidang proyek padat karya yang kemungkinan tidak menyerap tenaga lokal secara maksimal. Selain itu, sektor UMKM di mana Pemerintah Bojonegoro telah memberikan bantuan penyertaan modal dan subsidi bunga.
Pihaknya menyebut Bojonegoro memberikan penyertaan modal untuk pelaku usaha menengah ke bawah lewat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro tahun 2021 sebesar Rp 20 miliar dan tahun 2022 nilainya juga hampir sama.
“Kita bantu bunganya Rp 1,5 miliar,” imbuhnya,
Koordinator Divisi Advokasi Kebijakan dan Lingkungan Hidup IdFos Bojonegoro Ahmad Muhajirin mengatakan, meningkatnya kemiskinan memang dominan didorong faktor pandemi Covid-19. Untuk itu perlu memperkuat belanja-belanja sosial agar tidak semakin menambah jumlah penduduk miskin. Belanja sosial bisa menahan laju kemiskinan. Dengan anggaran kombinasi dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa.
”Perencanaan harus matang,” ujarnya Senin 14-Februari-2022.
Kemudian, lanjut Muhajirin, perlu belanja untuk recovery dengan proyek-proyek padat karya. Belanja ini bisa mendampingi program infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Bojonegoro. Secara jangka pendek padat karya mampu memulihkan ekonomi, proyek infrastruktur jangka panjang dapat mengungkit ekonomi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadho mengatakan, kenaikan kemiskinan dialami oleh semua kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur. Itu karena pengukuran kemiskinan tahun 2020 dan 2021 dilakukan saat masih pandemi. Dampaknya semua kabupaten/kota termasuk Bojonegoro harus melakukan penyesuaian. Seperti program dan anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
“Di antaranya karena saat pengukuran sedang pandemi,” tegasnya pada Ngopibareng.id, Senin 14-Februari-2022.
Anwar Mukhtadho mengatakan, secara umum kemiskinan di Bojonegoro sejak 2003 sampai 2021 turun dari 340.900 jiwa menjadi 166.520 jiwa. Hanya di periode 2020 dan 2021 naik. Musababnya belum pulihnya perekonomian dampak pandemi dan pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan sensus di bulan Maret menjadi salah satu penyebab karena ada program-program di mana pembangunan belum semua dilaksanakan. Namun selama 2021 Pemkab Bojonegoro sudah melakukan banyak program penanganan kemiskinan. Dari pengurangan, pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penguatan konektivitas wilayah.
“Diharapkan di periode Maret 2022 nanti kita sudah mendapatkan gambaran penurunan kemiskinan tahun 2021,” imbuhnya.