Pengelolaan Lumpur Sidoarjo Disorot, Risiko Luapan Meningkat
Isu keselamatan di kawasan lumpur Sidoarjo kembali mengemuka seiring penyesuaian volume pengaliran lumpur dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan tekanan pada tanggul, terutama saat curah hujan tinggi.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan bahwa kawasan terdampak lumpur masih berstatus bencana aktif dan belum layak dijadikan destinasi wisata. Ia menegaskan, potensi bahaya tetap ada, baik dari aspek geologi maupun tekanan lumpur yang terus berlangsung.
“Ini masih kawasan bencana. Risiko terhadap keselamatan masyarakat sangat nyata dan tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya, Rabu 22 April 2026.
Menurut Bambang, keberadaan dua sesar aktif, Sesar Siring dan Sesar Watukosek, menambah tingkat kerawanan di wilayah tersebut. Pergerakan sesar sewaktu-waktu dapat memperparah kondisi dan memicu dampak yang lebih luas, termasuk pada permukiman dan infrastruktur vital.
Sorotan utama juga tertuju pada kebijakan pengurangan pengaliran lumpur ke Sungai Porong. Bambang menilai langkah tersebut berisiko meningkatkan tekanan di dalam kolam penampungan, yang pada akhirnya dapat memicu jebolnya tanggul.
“Jika pengaliran dikurangi, tekanan di tanggul meningkat. Ini berpotensi membahayakan jalur strategis seperti jalan arteri hingga rel kereta api,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk tidak ragu dalam mengalokasikan anggaran penanganan lumpur. Menurutnya, keselamatan ribuan warga harus menjadi prioritas utama di atas pertimbangan efisiensi.
“Keselamatan publik tidak bisa ditawar. Anggaran harus disiapkan maksimal untuk mencegah risiko yang lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Zulyana Tandju, mengungkapkan bahwa penyesuaian pengaliran memang dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Dalam dua tahun terakhir, volume pengaliran menurun dari sekitar 21 juta meter kubik menjadi 13 juta meter kubik per tahun.
Penurunan tersebut berdampak pada kapasitas tampungan yang lebih cepat penuh. Jika kondisi ini berlanjut, terutama saat hujan lebat, potensi luapan atau overtopping menjadi semakin tinggi.
“Ketika tampungan penuh dan terjadi hujan intensitas tinggi, risiko tanggul jebol tidak bisa dihindari,” jelasnya.
Zulyana juga mengingatkan, tanpa peningkatan kembali volume pengaliran, kapasitas maksimum tampungan diperkirakan akan tercapai dalam empat tahun ke depan. Hal ini berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk akses transportasi di kawasan Porong.
Meski demikian, pihaknya memastikan pengawasan dan penanganan tetap dilakukan secara berkelanjutan selama semburan lumpur masih terjadi.
“Kami terus melakukan monitoring dan pengendalian untuk meminimalkan risiko, demi menjaga keselamatan masyarakat dan infrastruktur,” pungkasnya.