Trump Arok, Ketika Moralitas Bukan Lagi Cermin Nurani

Pedih rasanya. Saat mendengar Presiden AS Donald Trump mengumumkan kematian pemimpin Iran Ayatullah Ali Hosseini Khamenei. Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran.

Bukan soal kematiannya. Sebab, otoritas tertinggi keagamaan dan politik itu sudah siap mati syahid. Ia sudah tahu resikonya ketika melawan kekuatan AS dan Israel. Kematian yang sesuai dengan doanya.

Bagi pemimpin agama seperti Khamenei, kematian adalah jalan baru yang sudah ditunggu. Apalagi ia mengaku telah menyiapkan secara berlapis penggantinya jika sampai mati syahid dalam peperangan ini.

Ia bukan pemimpin yang tinggal glanggang colong playu. Yang meninggalkan rakyatnya untuk mencari selamat sendiri. Ia sudah bertekad tak akan mengungsi dan ingin terkubur di bumi Iran.

Yang terasa pedih adalah cara Trump melabeli sang tokoh. Yang disebutnya sebagai orang paling jahat dalam sejarah. Labeling moral yang pasti bertentangan dengan strandar di Iran.

Ini sebuah pernyataan yang jelas menyakitkan bagi warga Iran pendukung Khamenei. Juga para simpatisan anti dominasi Barat di luar negeri.

Pasti ada yang berpikir, bukankah Trump jauh lebih jahat? Yang telah “menculik” Presiden Venezuela Manduro saat sedang berkuasa secara sah.

Bukankah dia jauh lebih jahat karena membiarkan mitra dekatnya Israel melakukan genosida di Gaza? Juga yang secara sadar menargetkan pembunuhan terhadap Ali Khamenei dan pemimpin Iran lainnya?

Tidakkah ia lebih jahat karena memprovokosasi rakyat negara lain untuk melawan pemimpinya? Menyiapkan kepala negara boneka yang bisa dikendalikannya? Seperti yang ditargetkan untuk Iran.

Tapi masalahnya, konsep “jahat” itu memang relatif. Bergantung kepada sudut pandang moral dan politik. Istilah jahat tidak memiliki definisi universal.

Apalagi dalam politik internasional. Seorang pemimpin bisa dianggap pahlawan di satu pihak. Tapi bisa dianggap penjahat di pihak lain.

Semuanya tergantung apa tindakan yang dianggap moral dan amoral. Juga tergantung kepada dampak praktik kekuasaan mereka terhadap warganya sendiri dan orang luar.

Trump menggunakan narasi moral untuk menjustifikasi kebijakan keras terhadap Iran. Bagi AS dan sekutunya, Khamenei dipandang sebagai ancaman karena kebijakan regional Iran. Juga dukungannya terhadap kelompok yang dianggap ‘’teroris’’ oleh Barat.

Namun, bagi orang Iran dan mereka yang bersimpati terhadap perjuangan Iran, Trump-lah sebagai penjahatnya. Ia bersama Israel yang mulai menyerang negaranya. AS juga membiarkan Israel memerangi rakyat Palestina.

Trump bukan satu-satunya pemimpin yang menggunakan penilaian moral dalam retorika politik. Ketika ia menyebut Khamenei sebagai “salah satu orang paling jahat dalam sejarah,” itu lebih dari sekadar hinaan.

Di balik itu ada maksud dia untuk menguatkan legitimasi kebijakan luar negeri AS, terutama terhadap konfrontasi militer dengan Iran. Trump juga menggunakannya untuk menggalang dukungan domestik dengan menampilkan lawan sebagai ancaman moral.

Membingkai konflik sebagai perjuangan antara “baik vs jahat”, bukan sekadar persaingan geopolitik biasa. Retorika moral seperti itu sering dipakai untuk membentuk opini publik, bukan sekadar menilai karakter pribadi seseorang.

Banyak orang di berbagai negara, termasuk di Barat, memandang Trump sendiri sebagai sosok yang kontroversial atau bahkan jahat karena banyak alasan. Ia sering menggunakan retorika politik yang memecah belah.

Trump ini ibarat Ken Arok. Yang menggunakan intrik –bahkan pembunuhan– dan kecerdikan politik untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Tapi ia selalu berbicara atas nama ketertiban dan kebenaran setelah menjadi seorang raja.

Saya membayangkan makin modern dunia, makin terbangun moralitas politik baru. Politik berbasis kemanuasiaan. Yang menjadikan nilai-nilai kemanusian sebagai pertimbangan utama.

Tapi nyatanya moralitas politik dunia cenderung kembali ke zaman primitif. Kekuatan menjadi dasar untuk mengakuisisi, menganeksasi, dan menguasai negara lain.

Hukum internasional menjadi tak berlaku bagi negara yang selama ini mengaku sebagai ibu kandung demokrasi. AS kini justru menjadi sumber masalah karena mengabaikan tatanan internasional.

Tampaknya memang tak mungkin menciptakan tatanan dunia yang adil hanya berdasarkan moralitas. Harus ada keseimbangan kekuatan sehingga ada mekanisme saling kontrol.

Iran punya potensi untuk menjadi kekuatan penyeimbang Israel di kawasan Timur Tengah. Kemampuan daya tahannya dan daya juangnya memungkinkan hal itu.

Bayangkan, puluhan tahun diembargo ekonominya masih bisa bertahan. Ditekan dengan sanksi, diisolasi dengan stigma, dibombardir dengan propaganda, tetapi tidak runtuh seperti prediksi para peramal geopolitik di Washington.

Dalam logika kekuasaan global, negara yang tak mau tunduk memang selalu diberi dua pilihan: dilabeli jahat atau dihancurkan sekalian. Jika tetap berdiri, maka ia dianggap ancaman. Jika melawan, ia disebut teroris. Jika bertahan, ia dituduh provokator.

Di sinilah Trump-Arok menemukan panggungnya. Seperti Ken Arok dalam legenda Jawa, ia tahu benar bahwa sejarah ditulis oleh pemenang –atau setidaknya oleh mereka yang menguasai panggung dan pengeras suara.

Bedanya, keris Empu Gandring kini berubah menjadi drone, sanksi ekonomi, dan veto di Dewan Keamanan. Tapi narasinya sama: siapa yang menang, dialah yang menentukan siapa “jahat” dan siapa “pahlawan”. Moralitas bukan lagi cermin nurani, melainkan instrumen strategi.

Ironisnya, dunia modern yang mengaku rasional justru gemar menyederhanakan konflik kompleks menjadi cerita komik: ada tokoh putih, ada tokoh hitam. Padahal politik internasional lebih sering berwarna abu-abu pekat.

Ketika Trump menunjuk orang lain sebagai paling jahat dalam sejarah, ia seolah lupa bahwa sejarah bukan ruang sidang miliknya seorang. Bukan ruang kosong yang bisa dimainkan seorang diri.

Sejarah itu pasar bebas tafsir. Di pasar itu, setiap kekuatan besar selalu membawa spanduk kebenarannya sendiri, lengkap dengan diskon moral untuk sekutunya dan pajak dosa untuk lawannya.